Powered by Blogger.

Jika saya adalah Presiden (2)


Pic Source

 Yang kedua ini, masih ada kaitannya dengan Arogansi berbasis massa dijalan raya. Konvoi. Salah satu hal yang juga membuat saya gerah dan kadang-kadang jadi tukang gerutu. Demi apapun, saya membenci konvoi massal tanpa tujuan yang jelas. Tidakkah ada aturan tertentu yang mengatur perijinan mengumpulkan massa?

Coba lihat mereka, hanya dengan bermodal massa dan atribut kelompok, mereka turun kejalan, meneriakkan sirine dan memencet klakson membabi buta hanya untuk membuat para pengguna jalan diluar mereka menepi dan memberikan mereka ruang bak orang-orang yang amat sangat penting dan kita dengan segala urusan kita tidak penting. Mereka berkendara tanpa mematuhi rambu-rambu jalan, mereka banyak, mereka kuasa. Tidak hanya dilevel dewasa, bahkan anak-anak sekolahan pun sudah mengikuti cara ini, demi existensi semata. Apa yang bisa kita banggakan dari kelompok yang dengan terang-terangan menunjukkan arogansi seperti ini?

It's okay sih untuk turun kejalan beramai-ramai, tapi harus dengan rasa saling menghormati dengan pengendara lainnya dong. Apakah benar arak-arakan mereka itu sedemikian pentingnya untuk mendapatkan prioritas di Jalan raya. Bukankah untuk bisa turun kejalan harus memiliki ijin terlebih dahulu, dikawal forider bila perlu. Kenapa hal tersebut tidak diatur dengan amat sangat ketat, agar kita semua sadar bahwa hidup serba teratur itu menyenangkan dan tidak merugikan orang lain.

Setelah saya searching lebih jauh, memang mengenai konvoi massal sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993. Dalam Pasal 65 ayat 1 disebutkan, pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
  1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
  2. Ambulans yang mengangkut orang sakit 
  3. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas 
  4. Kendaraan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden) atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara
  5. Iring-iringan pengantar jenazah
  6. Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat
  7. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
Semua kendaraan tersebut di atas wajib didahulukan dalam berlalu lintas. Kendaraan yang mendapatkan prioritas tersebut, berdasarkan ayat 2 Pasal 65 PP diatas, harus disertai dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain. Dalam ayat 3 ditegaskan lagi, petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut. Dalam ayat 4 ditambahkan, perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu-lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang telah disebutkan diatas.

Polri-lah yang mempunyai wewenang pengawalan jalan, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Semua itu di lakukan demi kenyamanan kendaraan yang di kawalnya dan pengguna lain yang ada di sekitarnya.

Tapi kembali lagi, peserta konvoi harus tetap punya tata krama, tidak berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dan meminimalisir penggunaan klakson yang memekikkan telinga. Konsekuensi untuk pengguna jalan lain atas adanya aturan tersebut adalah, memperlambat laju kendaraan dan memberikan jalan. Lalu, konsekuensi untuk pelaku konvoi tanpa pengawalan dan tidak mengantongi izin yang jelas yang nyatanya amat sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan apa dong? 

[Gowa,  Sept2016]

No comments